KH Baejuri selaku Ketua MUI Lebak Banten, yang disitir hanya “pendapat pribadi” mengutarakan bahwa boncengan itu hukumnya (Islam) adalah haram, kalau bukan muhrimnya. Walau itu hanya pendapat pribadi, namun perlu diingat bahwa jabatan sebagai Ketua MUI Lebak Banten sifatnya melekat. Sehingga apapun alasannya dengan dalih “pendapat pribadi” bukanlah alasan yang bijak bagi seorang pemimpin. Apalagi menyandang sebagai tokoh agama yang duduk di pemerintahan. Mengapa?

Pengutaraan “mengharamkan boncengan dengan bukan muhrimnya”, sebenarnya perlu dipikirkan sebelumnya, walau didasarkan pada ayat-ayat yang terkait. Kurang bijak serta-merta mengatakan “boncengan haram hukumnya kalau bukan muhrimnya”, tanpa menelaah sisi yang lain (berbagai sudut lain). Kalau juga harus bersikeras terhadap ayat, seharusnya bukan hanya “masalah boncengan”, tapi perlu kira juga mengharamkan antara lain berduaan dalam satu mobil, makan/minum berduaan di café/restoran, pacaran, selingkuh (love & sexual), apel malam minggu.

Sebagai tokoh mungkin lebih layak mengharamkan yang berkatagori kelas kakap antara lain korupsi waktu kerja alias bolos termasuk saat rapat-rapat; korupsi uang negara yang jelas-jelas merugikan negara/pemerintah; keberadaan teroris yang jelas merusak akidah agama, menganggu hamkamnas, meresahkan masyarakat; KDRT dan lainnya taklayak disebutkan. Saya heran kenapa tidak pernah fatwakan! Ada apa? Atau mungkin belum tersentuh. Atauuu tidak ayatnya untuk mengharamkan semua itu. Sangat disayangkan pengharaman ternyata ada pilih kasih.

Sangat disayangkan kata HARAM, seperti mudahnya membalik telapak tangan.

Saya hanya berharap, jangan gara-gara hanya sepotong ayat dapat meresahkan kehidupan beragama dan bernegara. Indonesia, Negara Berbenika Tunggal Ika.

A2karim
Sumber : Reportase Sore Trans-TV, jam 17.00 wib, 03 Agustus 2010.
http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/08/02/110356/Lelaki-Perempuan-Bukan-Muhrim-Haram-Berboncengan/219
http://agama.kompasiana.com/2010/08/02/boncengan-haram-ke-laut-aja/
http://regional.kompas.com/read/2010/08/01/13045458/MUI.Lebak.Boncengan.Bukan.Muhrim..Haram-8
http://regional.kompas.com/read/2010/07/30/1557041/Dimungkinkan..Fatwa.Haram.Bolos.Rapat

Sesuai kemajuan jaman, cara-cara seperti itu secara perlahan sudah ditinggalkan disamping cara tersebut tidak praktis. Walau demikian masih ada cara pertukaran yang tersisa dan masih digunakan, misalnya mengambil buah durian dari dalam hutan yang kita tidak tahu siapa pemiliknya. Pengalaman kami di hutan pegunungan Meratus yang saat itu mengikuti survey Boundary Sistem dan kebetulan waktu itu musim durian. Di sekitar pohon terdapat banyak buah durian (durian hijau dan durian merah) yang jatuh berserakan, disamping itu ada pula yang bertumpuk. Saya makan buah durian yang berserakan. Sebelum kami pulang, kami letakkan uang seadanya sebagai pengganti buah durian yang kami makan. Sebenarnya yang dilakukan pengganti adalah buah yang sudah ditumpuk. Tapi menurut kami buah (durian yang berserakan) yang dimakan dari pohon yang ada pemiliknya. Jadi tidak salahnya diberi pengganti sebagai tanda terimakasih. Jadi uang merupakan alat pengganti atau alat tukar untuk memenuhi sesuatu atau terpenuhinya sesuatu keinginan.

Kini, uang bukan saja sebagai alat tukar, tapi uang dapat pula dianggap berupa barang yang dapat dijual-belikan. Uang dapat juga dianggap barang pengganti cenderamata atau langsung dijadikan berupa barang.

Terkait dengan uang yang dijadikan sejata politik merupakan himbauan MUI Banjarbaru jelang Pilwali, apakah tidak terlalu berlebihan. Semua orang tahu ayatnya ada. Apalagi dengan judul artikel “Politik Uang = Masuk Neraka” (mr-110, RB/Radar Banua, Rabu 14 Juli 2010, Hal.10 Kol.2-3), “apakah kada mamukul dahi sorang”; apakah tidak memukul dahi sendiri.

Terlepas dari jelang Pilwali Kota Banjabaru atau pemilihan apa saja, uang akan ambil peranan. Apakah ia bersifat positif atau negatif. Politik uang berarti kita bermain-main dengan uang. Bagaimana dengan sejalan “cerita buah durian”, uang tersebut dijadikan barang hadiah atau cenderamata atau bahasa krénnya doorprize atau apapun namanya/sebutannya sebagai tanda terimakasih. Apakah ini tidak termasuk politik uang?. Kalau juga termasuk “politik uang” yang sudah dimodifikasi, maka MUI Banjarbaru tentu dapat menghitung jumlah individu masyarakat Banjarbaru yang termasuk katagori “Calon Penghuni Neraka”. Lalu bagaimana dengan “korupsi”. Korupsi tidak berarti harus uang. Tapi dapat pula misalnya berkaitan dengan waktu;  “korupsi waktu kerja”.

Siapapun yang memberi saya apakah berupa uang, cenderamata (sarung, baju) atau apa saja, siap menerimanya dengan senang hati. Saya ‘kan nggak janji. Soal njoblos, pilih yang bakal membangun Kota Banjarbaru sebagai Kota Idaman.

A2karim

Memahami pengevaluasian hasil Unas sebenarnya tidak hanya ditinjau dari proses pelaksanaannya saja. Tapi jauh lebih luas lagi. Karena hasil Unas tidak hanya berdiri sendiri, yaitu tidak hanya ditinjau dari pelaksaaannya saja. Evaluasi Unas seharusnya ditinjau dari 4 segi penilaian, dimana keempat segi penilaian tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, yaitu sarana dan prasarana belajar, proses belajar mengajar, proses pelaksanaan Unas itu sendiri dan hasil keluaran Unas.

(1) Sarana dan Prasarana Belajar; Sampai sejauh mana evaluasi dilakukan KemDikNas terhadap sekolah/ kelas untuk kenyamanan siswa belajar. Sampai sejauh mana evaluasi dilakukan KemDikNas terhadap buku yang menjadi pegangan utama dalam menghadapi Unas. Demikian pula sebaran keseragaman buku pegangan ke daerah-daerah.

(2) Proses belajar mengajar; Sampai sejauh mana evaluasi dilakukan KemDikNas terhadap kemampuan siswa menyerap pelajaran, kemampuan guru menalarkan/menstransfer ilmu/pelajaran  kepada anak-anak didiknya. Sampai sejauh mana evaluasi dilakukan KemDikNas terhadap guru-guru pengajar yang bersertifikasi. Karena sertifikasi bukanlah suatu jaminan 100% bahwa guru tersebut dapat menstransfer ilmunya dengan baik kepada anak-anak didiknya.

(3) Proses pelaksanaan Unas; Seperti dikemukakan di atas yang salah-satunya atau salah-duanya seperti dikemukakan di atas (dugaan kecurangan guru yang melanggar atauran, masalah HP, ketidakjelasan kewenangan TPU). Apakah ini saja yang dapat dikatakan signifikan dalam evaluasi pelaksanaan Unas.

(4)  Hasil keluaran Unas; Sampai sejauh mana evaluasi dilakukan KemDikNas terhadap hasil kelulusan dan ketidaklulusan.

Satu hal yang menurut kami tidak/belum disentuh/tersentuh KemDikNas, yaitu individu guru-guru yang berkaitan dengan materi Unas. Bagaimana dengan guru-guru yang materi pelajarannya tidak termasuk ke dalam Unas. Kalau memang harus demikian, sebaiknya materi palajaran yang ditelaah/dipelajari hanya berkaitan dengan materi Unas saja. Itu akan lebih baik daripada mubajir. Bila tidak demikian, maka kelulusan Unas tidak harus menjamin kelulusan seorang siswa dari sekolahnya. Apakah ini mungkin?. Beban psikologis guru telah ditumpangi makna daripada Unas; lulus Unas berarti lulus juga secara keseluruhan, meski apapun yang terjadi.

Apalagi kini telah dikatakan oleh MenDikNas mulai tahun depan (2011-2012) bahwa nilai Unas merupakan syarat untuk masuk PTN (Radar Banjarmasin, 10 Juli 2010, Hal.1 Kol.5 & Hal.6 Kol.1-4). Ini mengandung arti untuk masuk PTN tidak ada lagi tes/ujian masuk. Namun beliau menambahkan “adanya tes potensi akademik untuk jurusan tertentu”. Berarti MenDikNas masih memberikan peluang untuk tes/ujian masuk, meskipun “untuk jurusan tertentu”. Peluang kecil bagai lubang jarum ini masih memungkinkan seekor gajah bengkak memanfaatkannya. Apakah keinginan MenDikNas dapat berjalan mulus?.

Wallahu’alam. Waktu berjalan terus. Kita tunggu saja!.

A2Karim

(1) Kesalahan memakna (menginterpretasi) terhadap undang-undang perikanan dan kelautan No. 27 Tahun 2007 tentang ketentuan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud pulau kecil adalah pulau yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 Km^2..

1. Secara filosofi matematis luas merupakan fungsi ukuran panjang dan ukuran lebar. Luasan  2.000 Km² samadengan panjang 44,72 Km dikalikan lebar 44,72 Km.  Hal ini berarti bahwa ukuran pulau dikatakan besar jika memenuhi  kedua syarat panjang dan lebar minimal 44,72 Km; dan tidak boleh hanya salah satu ukuran panjang atau lebar saja yang memenuhi.
2. Dengan demikian tidak selalu pulau yang luasnya > 2000 Km² lalu dikategorikan sebagai pulau besar, tetapi lihat dulu berapa ukuran panjang dan lebarnya apakah memenuhi kriteria > 44,72 Km atau tidak.
3. Lahan berukuran panjang  minimal 44,72 Km dalam keadaan tidak terganggu memiliki makna hidrologis mampu menopang dalam jumlah minimal daya dukung lingkungan bagi kebutuhan semua makhluk hidup di dalamnya, termasuk menopang persediaan air tawar.

(2) Berdasarkan pengukuran peta dasar BAKOSURTANAL dan koreksi menggunakan Citra Satelit terbaru (2009) P. Laut memiliki luas digital sebesar 2.082 Km².

1. Jika membaca pengertian pulau kecil tanpa memahami filosofi matematis dan makna hidrologis, maka banyak kalangan menyimpulkan secara gegabah bahwa pulau laut termasuk kategori pulau besar, karena > 2.000 Km².
2. Berdasarkan  pada 6 kali pengukuran  arah melintang masing–masing secara vertikal dan horizontal pada peta dasar dan citra satelit, kemudian hasilnya dirata–ratakan ternyata pulau laut hanya memiliki ukuran panjang rata-rata 68,8 Km dan lebar hanya 19,9 Km. Ironisnya di penghujung lebar pulau yang hanya 19,9 Km ini terhampar pemukiman padat sebagai pusat kabupaten Kotabaru yang hanya mengharap dan mengandalkan air tawar bersumber dari hutan lindung G. Bamega, pada saat kemarau tanpa ada kegiatan pertambangan misalnya, masyarakat di pulau ini sudah mengalami krisis air, apalagi jika landscape P. Laut akhirnya diubah oleh kegiatan penambangan, bagaimana nanti sulitnya masyarakat kotabaru mencari air bersih.

(3) Akibat intrusi air laut adalah air tanah menjadi payau sampai asin.

1. Tanda–tanda adanya rembesan air laut terlihat jika air digunakan untuk mandi terasa licin, rasa payau di lidah dan berwarna putih kekuningan. Pada hal hingga kini belum ada teknologi untuk membendung terjadinya intrusi air laut. Sebagai ilustrasi bahwa tidak ada kegiatan penambanganpun di P. Jawa secara pelan tetapi pasti telah  terjadi intrusi air laut, akibat terlalu banyaknya air tanah yang disedot untuk keperluan domestik. Direktur SDA Wilayah Tengah, Joko Suparta Di Jakarta intrusi telah mencapai Jakarta pusat, Pantura mencapai 15-20 Km (Pelita, Juni 2010)  di Kebumen mencapai 8 Km (Tempo interaktif, 9/7/09).
2. Sebagaimana  diketahui  bahwa  menurut Hadikusumah (Balitbang Oceanografi LIPI), penggunaan  air  payau  untuk   dikonsumsi maupun   kegiatan  lain   seperti   mandi,  dapat  mengganggu  kesehatan. Karena air payau  mengandung  NaCl  (Natrium Chloride) yang  tinggi dan dapat mengganggu metabolisme dalam tubuh manusia, dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit perut seperti diare. Sedangkan bila digunakan untuk mandi, dapat memicu munculnya penyakit kulit, seperti gatal-gatal. Untuk jangka panjang, orang yang mengkonsumsi air payau tersebut akan mengalami gangguan penyakit serius karena metabolismenya terganggu dan sensivitas tubuhnya untuk menerima air payau yang mengandung garam tersebut.

(4) Ketakutan bencana di pulau laut bukanlah seperti yang dikemukakan oleh sementara orang bahwa dikatakan “pulau laut dikhawatirkan akan tenggelam”. Ketakutan itu adalah tidak mendasar, melainkan yang ditakutkan adalah bahwa di P. Laut akan terjadi krisis air tawar dan rembesan (intrusi) air laut.

1. Secara ilmiah P. Laut tidak akan tenggelam, kecuali ada gaya endogen seperti gempa dan tektonik lain hingga menyebabkan patahan dan gerakan penurunan tanah, tetapi para ahli mengatakan P. Kalimantan dan P. Laut termasuk pulau yang aman dari gempa.
2. Kegiatan yang dapat mengubah bentang alam pada pulau yang ukuran panjang atau lebar < 44,72 Km² ditakutkan akan berdampak pada persediaan air tawar, baik air tawar permukaan maupun air tawar dalam tanah. Penggalian lahan pada elevasi di atas muka air laut ditakutkan akan terjadi krisis air tawar, karena dapat merubah pola aliran dan luas daerah tangkapan hujan (catchment area) yang memang sejak awal sudah sempit, sedangkan penggalian hingga dibawah muka air laut ditakutkan akan terjadi intrusi air laut, karena terlau dekat dengan badan air laut, dengan penggalian  maka gerakan intrusi air laut makin dipercepat.
3. Jika ada yang mengatakan bahwa krisis air dapat di atasi dengan teknologi yang mampu memproses air laut menjadi air tawar, itu tidak salah. Tetapi teknologi ini hanya untuk skala kecil karena biayanya terlalu mahal; sehingga tidak mungkin akan dilakukan oleh masyarakat (Pemda atau Pemerintah, adm) Kotabaru.
4. Jika ada yang mengatakan rembesan air laut itu bisa di atasi dengan campuran semen, itu omong kosong (debat kusir, adm), karena di Indonesia belum pernah ada teknologi tambalan-semen untuk mengatasi intrusi air laut.

Tanpa bermaksud memihak kepada siapapun, karena P. Laut hanya memenuhi satu ukuran panjang saja dan lebar jauh dibawah standard minimal 44,72 Km, maka pulau laut termasuk kategori pulau kecil, sesuai dengan undang–undang perikanan dan kelautan, maka P. Laut harus dihindarkan dari kegiatan yang akan mengubah bentang alam (Landscape) untuk menjamin berlangsungnya kehidupan generasi saat ini dan generasi mendatang serta P. Laut seharusnya dikelola, dijaga dan dilestarikan seperti pulau–pulau kecil lainnya.

*) Drs. Suyanto, MP.
Alumni Geografi UGM Yogyakarta, kini Staf dosen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Unlam.

Kenapa semua ini bisa terjadi? Menurut Zainal Muttaqin, SE, M.Si, Pengamatan Ekonomi Syari’ah Banjarmasin (RB/Radar Banua, Senin 5 Juli 2010, Hal.14, Kol.1-7) yang dapat disarikan sebagai berikut :

1. Kenaikan TDL bagi konsumen 1300 kpa, hanya akal2an PLN agar masyarakat menengah ke bawah tidak bereaksi atas kenaikan tersebut.
2. Kebijakan menaikan TDL sejatinya tak lebih dari prasyarat bagi PLN untuk mencairkan pinjaman modal kepada Bank Dunia.
3. Kebijakan menaikan TDL merupakan kebijakan klasik untuk menutupi buruknya pengelolaan listrik di tubuh PLN.
4. Dalih agar subsidi tepat sasaran dibalik kenaikan TDL, hanya alasan belaka untuk meredam reaksi yang lebih besar dari masyarakat kalangan bawah. Ini berarti masyarakat menengah ke bawah dicekoki dengan alasan2 murahan sehingga se-olah2 (terkesan, adm) PLN berpihak pada rakyat kecil.
5. Realitanya (prediksi, adm) kenaikan TDL akan berdampak pada dunia industri dan perkantoran, sehingga secara otomatis indutri akan menyesuaikan harga produk yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan pasca kenaikan TDL.
6. Akibatnya (pasca kenaikan TDL, adm) masyarakat menengah ke bawah juga yang harus menelan dan memikul beban pahit kebijakan kenaikan TDL. Dampak yang akan dirasakan masyarakat menengah ke bawah adalah turut naiknya produk-produk kebutuhan masyarakat.
7. Kebijakan menaikan TDL merupakan kebijakan praktis, jalan pintas memecahkan satu masalah, tapi melahirkan (menimbulkan, adm) banyak masalah baru.
8. Semua itu dikarenakan, pemerintah masih terikat utang dengan negara-negara kaya seperti Amrika; sehingga kebijkan yang dikeluakan sejatinya demi mengamankan kepentingan negera-negara yang telah memberikan utang kepada pemerintah. Ini dapat dilihat upaya PLN menswatanisasi (cara halus) dengan cara membagi sektor2 PLN,yaitu ada sektor distribusi dan sektor retail. Pembagian ini (internal PLN) diharapkan agar investor bisa masuk.
9. Seharusnya (terakit dengan poin pemerintah menarik semua sumber daya alam (SDA) dan dkelola langsung oleh negara; Sehingga PLN tidak punya alasan lagi untuk menyatakan kekurangan daya, karena keterbatasan sumber energi. Realitanya PLN harus membeli sumber energi keluar negeri karena sumber energi yang di Indonesia sudah dimiliki oleh swasta dan asing.
10. Kebijakan menaikan TDL (1 Juli 2010) tidak berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan PLN. Seharusnya perbaiki pelayanan, tapi malah TDL yang dinaikkan.

Selanjutnya bagaimana reaksi sejumlah warga masyarakat (Banjaramsin dan Banjarbaru) ?. Janji PLN tidak bisa dipercaya. Janji PLN tak lebih dari pepesan kosong beraroma kebohongan.

Kekecewaan demi kekecewaan akhirnya berubah menjadi kejengkelan terhadap ketidaktegasan PLN. Janji PLN berakhir dengan kata “maaf” dengan berbagai alasan seperti kekurangan daya, masalah teknisi, trafo rusak dan faktor alam. Kepala PLN cabang Banjamasin akhirnya dijemput paksa dari kantor DPRD dibawa berjalan sekitar 1 km ke kantor PT PLN cabang Banjarmasin (Banjarmasin Post, Selasa 6 Juli 2010, Hal.1, Kol.1-3 & Hal.14, Kol.4-7). Hasil dialog diperoleh 5 poin kesepakatan (1. Tidak ada lagi pemadaman; 2. Jika terjadi wajib menjelaskan lewat media; 3. Adanya despensasi (mungkin maksudnya kompensasi, Red) untuk masyarakat jika terjadi pemadaman; 4. Ada transfaransi mekanisme, pendapatan dan pengeluaran serta reformasi di tubuh PLN; 5. PLN harus optimalkan SDA untuk kemakmuran rakyat) dengan penandatangan Surat Kesepakatan bermaterai Rp.6.000,-. Walau demikian Kepala PLN (Rudi Purnama Loka) masih bisa berkata “Insya Allah sebelum puasa semua sudah masuk sistem”.

Sangat disayangkan PLN yang dibanggakan selama ini menjadi terpuruk dalam sejarah kelistrikan di KalSelTeng.

A2Karim

Saat itu (sebelum dibangun PLTU Asam-Asam) cukup maklum, PLN merupakan kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan. Ketiga turbin yang dibangun tidak mampu digerakan keseluruhan, karena kendala debit air. Untuk mengatasi semua itu pemerintah membangun lagi pembangkit energi melalui batubara mengingat bumi Lambung Mangkruat kaya batubara dengan harapan kendala listrik dapat teratasi. Ternyata kenikmatan yang diberikan PLN hanya seumur jagung.

Berapa banyak janji yang telah dikumandangkan PLN selaku perusahaan energi milik negara. Janji-janji yang ditayangkan di layarkaca maupun melalui media cetak bahwa PLN akan berjaya. Namun kenyataannya peralatan  elektronik, antara lain teve, kulkas, lampu penerangan yang digunakan tidak dapat berjalan dengan mulus; hidup dan mati menjadi langganan hampir setiap hari, tidak memandang waktu siang atau malam.  Kalau dikonfirmasi, jawabannya sederhana “ada perbaikan”. Anehnya waktu padam hampir-hampir bersifat konsisten, sekitar 2 – 3 jam, bahkan ada yang seharian.

PLTU yang diharapkan dapat membantu suplai enersi listrik dari PLTA, ternyata juga tidak mampu memenuhi keinginan. PLTU yang seharusnya memerlukan batubara berkualitas energi (kalori) 7 tidak mampu dipenuhi. Ketidakmampuan PLN membeli batubara berkalori 7, menyebabkan mesin pembangkit PLTU mengalami kendala. Ketidakmampuan ini menunjukkan PLN tidak mampu hidup mandiri. Namun karena milik Negara, yaah  dipaksakan tetap bertahan.

Pertumbuhan pemukiman yang menjamur bukan merupakan alasan yang jitu. Kalau juga benar berarti terjadi kesalahan hitung yang menggambarkan kekurangan baikan pengelolaannya (manajemen). Atau kalau juga benar, jangan diberikan sambungan listrik. Apalagi sekarang akan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Boro-boro menaikan TDL, yang ada saja tidak bisa di atasi. Yang jadi beban adalah masyarakat. Kenaikan TDL akan menyebabkan keperluan lain akan merangkak. Kenaikan TDL-pun tidak bisa menjamin kelestrikan berjalan baik/lancar. Kalau juga kenaikan TDL untuk menanggulangi hutang; menimbulkan pertanyaan yang sulit untuk dijawab “utang kepada siapa?”.

Janji PLN 1 Juli 2010 ternyata masih telalu muluk dan kenyataannya janji PLN masih berujung dengan kata MAAF. PLN cukup bermodal kata MAAF kepada masyarakat dan permasalahan selesai. Begitu mudahnya PLN berucap Kalau mau dihitung berapa sudah kata MAAF yang ditebarkan dan hanya sirna begitu saja. Tapi jika pembayaran listrik terlambat disambut “TIADA MAAF”, kena denda. Tiga bulan berturut tidak mampu bayar, habislah kesabaran; sambungan listrik bisa diputus. Sayangnya PLN milik negara. Adaikata milik suasta, tentu pemerintah secara langsung atau melalui dewan segera menelaah kenapa “hidup dan mati arus listrik jadi langganan”.

Mungkin sudah saatnya dewan yang katanya wakil rakyat, yang duduk di atas sana dapat memberikan alternatif agar keperluan energi listrik dapat terpenuhi dengan baik, yaitu :

1. Kembalikan PLN menjadi seperti dulu (disubsidi). Ini terutama untuk memenuhi dayabeli batubara agar PLTU Asam-Asam jangan sakit-sakitan terus. Bila tidak memungkinkan karena akan menjadi beban Pemerintah, jadikan PLN menjadi swasta murni, bukan milik Negara lagi.
2. Mengusulkan kepada pemerintah (yang terbaik dari pemerintah sendiri) untuk memperkenankan pihak swasta membangun sumber enersi yang lain/baru. Sehingga masyarakat punya pilihan, sumber enersi listrik mana yang diinginkannya. Sekarang hanya PLN, tidak ada pilihan lain. Contoh yang sudah dibuka/diperkenankan pemerintah antara lain seperti pos (surat-menyurat/paket), telekomunikasi (telpon), teve, perhubungan darat dan udara. Supaya PLN punyai saingan dalam berbisnis.
3. Hilangkan ketergantungan enersi listrik yang disuplai PLN selama ini dari kelistrikan swasta (ini yang paling utama/penting).

Semoga kelistrikan PLN di masa datang tidak hanya bisa bersenandung JANJI dan DUSTA yang dikemas dengan kata MAAF.

A2Karim

Perbup No.30 tahun 2004 dicabut Syachrani Mataya selaku Bupati Kabupaten Kotabaru yang telah dibuatnya ± 6 tahun yang lalu. Lanjut menurut Syachrani bahwa penambangan batubara di Pulau Laut bersifat demisioner; artinya peraturan itu tidak berlaku lagi jika ada peraturan yang lebih tinggi. Kalau memang demikian adanya, seharusnya Perbup No.30 tahun 2004 tidak perlu dicabut oleh Syachrani selaku Bupati Kabupaten Kotabaru dengan adanya UU No.4 tahun 2009. Padahal sebelumnya izin penambangan dikeluarkan Bupati (RB/Radar Banua, Jum’at 18 Juni 2010, Hal.9 & Hal.14) berdasarkan UU No.4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Kenyataannya UU No.4 tahun 2009 tidak mampu menjatuhkan Perbup No.30 tahun 2004.

Memperhatikan kedua uraian diatas tersirat adanya kejanggalan.
Awalnya aksi demo menginginkan Pulau Laut tidak ditambang, sehingga memperkuat Perbup No.30 tahun 2004. Namun di sisi lain Syachrani sendiri mengeluarkan izin penambangan dengan dasar UU No.4 tahun 2009.
Kini aksi demo menginginkan agar Pulau Laut ditambang dan untuk itu Perbup No.30 tahun 2004 perlu dicabut. Syachrani dengan begitu mudahnya mencabut Perbup tersebut hanya pengaruh aksi demo yang di komando oleh seorang Habib. Atau sepertinya Syachrani mulai melihat dampak negatif yang mungkin dituai akibat penambangan ketimbang manfaat yang akan diraih. Aksi demo itu sendiri terkesan tidak murni. Pendemo diangkut dengan puluhan mobil dan truk mengundang pertanyaan siapa dibalik aksi tersebut.

Saya berharap dengan waktu tidak terlalu lama, masyarakat pendemo bahkan masyarakat yang bermukim di Pulau Laut dapat memahami mengapa Pulau Laut jangan ditambang.

A2Karim

Memang cukup beralasan Syachrani selaku Bupati Kotabaru bersikeras. Apa yang diimpikan beliau bakal terwujud diantaranya yaitu “perusahaan bersedia membangun pabrik pengolahan biji besi setengah jadi dan pembangunan jembatan penyeberangan dari Tanjung Ayun ke Tarjun”. Apalagi adanya jaminan dari salah seorang perserta (info saat ekspos Andal) yang menyatakan bahwa“menjamin tidak ada intrusi air laut”. Lanjutnya, “bila terjadi maka ditembok saja pakai semen”. Sayangnya jaminan tersebut tidak dinyatakan “hitam di atas putih”. Tentunya termasuk untuk untuk PAD. Selanjutnya menurut Syachrani bahwa pembangunan jembatan merupakan kompensasi yang menguntungkan masyarakat Kotabaru; memiliki jembatan penyeberangan dan penyerapan tenaga kerja. Sebenarnya konpensasi menguntungkan yang dipaksakan. Penyerapan tenaga kerja tidak jelas persentasenya. Adanya jembatan bukan milik masyarakat, tetap milik pemerintah, itu yang benar. Apalagi adanya jaminan dari salah seorang perserta (info saat ekspos Andal) yang menyatakan bahwa“menjamin tidak ada intrusi air laut”. Lanjutnya, “bila terjadi maka ditembok saja pakai semen”. Sayangnya jaminan tersebut tidak dinyatakan “hitam di atas putih”. Selanjutnya bagaimana dengan dampak lingkungan (Amdal)?.

“Syachrani yakin tidak ada masalah sebab sudah diadakan persentasi oleh konsultan dari Universitas Lambung Mangkurat, yang dampaknya diprediksi sangat kecil”. Ini menunjukkan Syachrani tidak mengerti konsultan mana yang sebenarnya menangani Amdal PT. Sebuku Sejaka Coal (SSC). Amdal merupakan kajian ilmiah dan merupakan kumpulan berbagai bidang ilmu. Sehingga personalnya (penyusun) biasanya dari berbagai instansi. Personal amdalnya bukan hanya dari UnLaM (Perikanan, Kehutanan), tapi diantaranya ada juga dari ATPN, Bapelkes. Dan tim amdal itu sendiri tidak mengatas namakan UnLaM dan tidak bernaung di bawah UnLaM. Jadi konsultan Amdal SSC bukan milik UnLaM. Ini yang perlu diklarifikasi dan setahu saya bahwa UnLaM tidak pernah memiliki konsultan Amdal.

Apakah benar yang dikemukakan Syachrani (RB/Radar Banua, Selasa 29 Juni 2010, Hal.9 & 14) bahwa hasil persentasi konsultan dampaknya diprediksi sangat kecil?. Perolehan dari berbagai informasi terhimpun bahwa berdasarkan kajian ilmiah Amdal ternyata penambangan batubara di Pulau Laut tidak layak untuk dilaksanakan. Akan layak dengan persyaratan yang terkait dengan geohidrologis dan keruangan; perlu dikaji ulang keilmiahannya. Mungkinkah?.

Untuk tidak memihak kesana dan kesini karena masing-masing punya kepentingan. Saya mencoba menelaah dari perolehan beberapa informasi yang tentunya menurut kacamata saya. Selanjutnya anda-anda yang menyimpulkan layak tidaknya penambangan batabara di Pulau Laut.

Intrusi Air Laut (geohidrologis)
(1) Sungai Bakambit yang bermuara ke laut Selat Sebuku (dan juga Sungai Sejaka) merupakan sumber air bersih yang digunakan masyarakat sebagai MCK (desa Bakambit dan desa Sejaka). Disamping itu masyarakat desa Bakambit dan juga Sejaka mempunyai sumur gali untuk memperoleh air bersih. Air kedua sungai itu juga digunakan untuk pertanian sawah pasang surut dan tambak.
(2) Boring yang pernah dilakukan di sungai Bakambit (sejauh ± 3,8 km dari pantai) menunjukkan di bawah sungai cukup berpotensi kandungan batubara. Bila wilayah sungai ini dijadikan tapak penambangan berarti badan sungai dibongkar yang berarti pula merubah bentangan alam. Mungkin aliran air sungai dapat dialihkan, namun masih diperlukan penyesuaian alami sehingga intrusi air laut diprediksikan tetap terjadi.
(3) Biasanya di lantai sungai banyak mengandung batupasir kuarsa, kerikil dan pasir yang merupakan komponen aquifer yang sangat baik. Ia memiliki sifat permeabel, dapat menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah besar. Disinilah air laut masuk (aquifer terputus akibat galian yang biasanya di bawah elevasi permukaan air laut) secara perlahan melalui bawah tanah. Akibatnya dapat dipastikan air tanah akan menjadi payau. Apalagi dari kajian ilmiah menyatakan bahwa komponen aquifer tersebut (info berupa formasi tanjung) menyebar dari tengah daratan pulau Laut hingga bersentuhan langsung dengan air laut Selat Sebuku. Apalagi lokasi tapaknya dekat sekali dengan laut Selat Sebuku, yaitu sekitar 4 – 5 km.
(4) Adanya salah seorang peserta (info saat ekspos Andal) yang menyatakan bahwa “menjamin tidak ada intrusi air laut” dan “bila terjadi maka ditembok saja pakai semen”. Saya pikir perlu dibuatkan “Surat Pernyataan Jaminan; hitam di atas putih”, agar tidak terkesan berupa “debat kusir”.

Kesehatan masyarakat
Akibat adanya intrusi air laut menyebabkan air tanah menjadi payau. Telah kita diketahui bahwa air payau tidak layak digunakan untuk dikonsumsi. Karena air payau mengandung NaCl (Natrium Chloride) yang tinggi sehingga dapat mengganggu proses metabolisme dalam tubuh manusia. Penyakit yang mungkin ditimbulkannya bila dikonsumsi adalah sakit perut dan atau diare. Bila digunakan untuk mandi akan memicu tubuh (badan) gatal-gatal (penyakit kulit).

Keruangan ;
(1) Rencana lokasi penambangan SSC berdasarkan RTRW Kabupaten Kotabaru termasuk dalam kawasan budidaya tanaman tahunan perkebunan (KBTTP), kawasan pertanian lahan basah (KBPLB) dan Hutan Lindung (HL/Suaka Alam).
(2) Rencana lokasi penambangan SSC berdasarkan RTRW Propinsi Kalimantan Selatan, juga berada dalam kawasan budidaya tanaman pertanian (KBTP), kawasan budidaya pertanian lahan basah (KBPLB), kawasan hutan produksi dan suaka alam.
(3) Rencana lokasi penambangan SSC berdasarkan Kepmenhut No. SK. 435/Menhut-II/2009 berada pada area penggunaan lain (APL), hutan produksi (HP) dan sebagian kawasan hutan lindung dan suaka alam.
Lahan usaha masyarakat bisa saja dilakukan ganti rugi, tapi biasanya akan menimbulkan masalah baru. Selanjutnya bagaimana dengan hutan produksi (HP) dan sebagian kawasan hutan lindung dan suaka alam.

Peraturan/Perundangan
(1) Izin penambangan dikeluarkan Bupati (RB/Radar Banua, Jum’at 18 Juni 2010, Hal.9 & Hal.14) berdasarkan UU No.4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Tapi bagaimana dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kotabaru No.30 tahun 2004 tentang larangan aktivitas penambangan di Kabupaten Kotabaru. Bupati beranggapan dengan adanya Undang-undang No.4 tahun 2009 berarti Perbup Kotabaru No.30 tahun 2004 tidak berlaku lagi. Apa memang demikian.
(2) Berkaitan dengan Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa berdasarkan :
a. pasal 1 yang dimaksud Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan Ekosistemnya.
b Bab V Pemanfaatan Bagian Keenam pasal 35 huruf k tentang larangan yang menyatakan bahwa point k dan l sebagai berikut :
“k”. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.
“l”. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.
“Kesatuan Ekosistem” mengandung arti kompak atau persegi maka luasan 2000 km² harus memenuhi persyaratan panjang = 44 km dan lebar = 44 km atau lebih tepatnya panjang = 45 km dan lebar = 44,44445 km. Sedangkan lebar Pulau Laut tidak memenuhi persyaratan lebar yang kompak (lebar < 44 km). Demikian pula untuk ukuran luasan Pulau Laut adalah ± 1.873,36 km² *) yang berarti lebih kecil dari 2.000 km². Sehingga kegiatan penambangan di Pulau Laut bertentangan dengan undang-undang No. 27 tahun 2007. Jadi seharusnya tidak ada penambangan, bahkan tidak diperkenankan menambang di Pulau Laut.

Kesimpulan anda-anda bagaimana?

A2Karim
*(http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:cj6RbXs_1kEJ:www.jatam.org/index2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D232+ukuran+luas+%22pulau+laut%22&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESiBBJnQwn6hO8GHSTC1uZDu7Vjhr4G86QyGermj1dGVA60fl_–yV4-bvCqWPTszZvaJwHLvNeixpgkdwr-yv5DphpFtagZb8PLs0vW88A0RRi_3y9pd0wu2CDpCRH3bviwJJgW&sig=AHIEtbQ7Yec8L9PMY_MiIDrXQKKgC5Ms0w).

1. Sebagai insan lingkungan tentu menelaah “Rona Lingkungan” yang selanjutnya dikaitkan dengan “Rencana Kegiatan Perusahaan” untuk melihat kemungkinan dampak yang terjadi (matrik identifikasi). Disisi lain tentu proses Amdal cukup memerlukan waktu untuk penyelesaiannya, bila diantara lokasi yang direncanakan termasuk HL, CA. Hutan Produksi (HP) dan lahan usaha masyarakat. Yang paling utama tim Amdal melakukan penolakan awal atau setidaknya melakukan penelaahan yang cermat terhadap HL, CA dan HP karena terkait dengan instansi di atasnya (DepHut, Menhut, MenLH). Sebagian Hutan Lindung di Kecamatan Pulau Timur termasuk ke dalam rencana lokasi PT Banjar Asri dan PT Sebuku Sejaka Coal (Radar Banjarmasin, Kamis 27 Mei 2010, Hal.13). Seharusnya sejak awal bagian lingkungan Pemda Kotabaru maupun tim Amdal yang menangani kedua perusahaan tersebut tidak memasukkan HL, CA dan HP ke dalam rencana lokasi. Atau paling tidak melalui perizinkan (koordinasi) Departemen/Menteri Kehutanan.
Andaikata masih bersifat eksplorasi (RB/Radar Banua, Sabtu 19 Juni 2010, Hal.9 & Hal.14) rasanya masih kurang benar memasuki areal HL dan CA, apalagi kenyataannya termasuk rencana lokasi pertambangan. Apakah pihak perusahaan tidak berkoordinasi dengan bagian lingkungan Pemda setempat tentang rencana kegiatan eksplorasi tersebut.

2. Saat ekspos Amdal (KA Andal dan ANDAL) biasanya diundang beberapa instansi terkait, termasuk LSM. Sepertinya semua peserta ekspos tidak ada satupun yang memperhatikan keberadaan HL, CA dan HP yang termasuk ke dalam rencana lokasi penambangan (PT Banjar Asri dan PT Sebuku Sejaka Coal). Bahkan Kecamatan Pulau Laut Timur sebagai Sentra Padi Kabupaten Kotabaru juga terlupakan. Kalau ini benar, memang suatu keanehan yang nyata.

3. Ternyata penambangan batubara di Pulau Laut bagai “buah si malakama”. Bupati dengan PerBup (Kotabaru) No.30 2004 melarang aktifitas penambangan di Pulau Laut (Radar Banua, Jum’at 18 Juni 2010, Hal.9 & Hal.14). Disisi lain Bupati dengan surat IUP/KP, izin penambangan dikeluarkan. Ini mungkin adanya kesempatan untuk membuka pertambangan berdasarkan UU No.4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara; sehingga pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengeluarkan izin pertambangan. Perlukah PerBup Kotabaru dicabut? Bila terjadi dengan apapun alasannya “Pulau Laut akan menjadi Pulau Bencana”. Tidak ada lagi “Gunung Bamega”.

Saya berpikir :

a. bukannya meragukan tim Amdal yang telah menangani rencana penambangan batubara tersebut. Tapi apakah benar hasil analisa menunjukkan dampak-negatif termasuk turunannya untuk dikemudian hari tidak menjadi penyebab bencana.
b. sebaiknya tim Amdal yang menangani rencana penambangan atau apa saja yang terkait dengan analisa lingkungan di Propinsi Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Kotabaru, tidak berasal dari luar Kalimantan Selatan. Ini untuk memudahkan kalau terjadi kasus saat kegiatan berjalan.
c. bila hutan lindung (HL) diizinkan untuk dibuka sebagai lokasi tambang, Pulau Laut lambat laun akan mengalami krisis air. Padahal keperluan air untuk pertanian lahan basah bersumber dari hutan lindung. Akibatnya produk lahan basah (Kecamatan Pulau Laut Timur sebagai Sentra Padi Kabupaten Kotabaru yang dibangga-banggakan hanya tinggal kenangan.
d. para penambang tidak bisa disalahkan begitu saja. Perlu kita kaji ulang tentang segala bentuk peraturan penambangan termasuk lelang, analisa lingkungan dalam dokumen amdal. Perusahaan menambang sesuai izin yang diberikan oleh Bupati dan juga sesuai dengan dokumen Amdal. Salahkah perusahaan? Atau siapa yang menjadi biang kesalahan? Yang jelas jangan salahkan peraturan!!!.
e. Rasanya terlalu pagi kita mengatakan “Perusahaan Tidak Jujur” (RB/Radar Banua, Jum’at 18 Juni 2010, Hal.9 & Hal.14). Karena sudah jujurkah kita yang mengatakan?. Jangan lemparkan batu, kalau tangan disembunyikan.

A2Karim

Hasil pengamatan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kotabaru ternyata kegiatan eksplorasi di Pulau Laut yang ada selama ini termasuk hutan lindung. Disamping itu beberapa areal yang diplotkan sebagian besar masuk hutan lindung dan lainnya berupa budidaya tanaman tahunan, pertanian lahan basah (persawahan). Disebutkan juga bahwa lokasi yang sudah menjadi konsesi (*) adalah PT SBC dan PT STC.

Ilustrasi hasil pengamatan BKPRD Kotabaru sebagai berikut :

Membaca ilustasi di atas dampak negatif utama yang kemungkinan besar terjadi adalah pada pencemaran air dan udara. Mungkin pencemaran air dapat diatasi, namun adanya air hujan akan berpotensi mencemari air sungai atau air yang mensuplai persawahan. Adanya polusi udara akibat debu batubara (saat pemasukkan batubara ke dalam tongkang dengan sistem terbuka) akan mencemari air persawahan dan juga air dalam tambak. Ini merupakan dampak turunan yang perlu diperhatikan oleh Pemda Kotabaru, terutama instnasi Lingkungan dan juga Pemerhati Lingkungan.

Rupanya memang benar batubara sebagai emashitam cukup menyilaukan, sehingga terlanjur berjalan ploting perusahaan dan adanya konsesi tanpa sempat menelaah tataruang daerah. Atau mungkin penataan ruang daerah baru sahkan. Pulau Laut sebagai Sentra Padi pun terlupakan. Memang cukup mengherankan mengapa semua itu bisa terjadi. Mampukah Pemda Kotabaru mengatasi semua ini dengan bijak?. Kita tunggu saja. Bencana telah menghadang bila tatanan lingkungan tidak diperhatikan.

A2Karim